Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Adian Napitupulu, memberikan tanggapan soal kritik terhadap kinerja DPR yang dianggap kurang maksimal. Dalam sebuah siaran podcast yang diunggah di akun YouTube Keadilan TV pada Minggu, 21 September 2025.
Adian menjelaskan bahwa salah satu penyebab kinerja DPR terhambat adalah karena terjebak oleh aturan yang dibuat sendiri, sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan dengan leluasa menjadi terbatas.
Menurut Adian, DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penyusunan anggaran, dan pengawasan. Namun, dua fungsi pertama memiliki waktu pelaksanaan yang terbatas karena pembuatan undang-undang dan penyusunan APBN hanya dilakukan sekitar sekali setahun. Setelah itu, anggota DPR sering kehilangan ruang kerja yang jelas dan terasa mandek dalam menjalankan tugasnya.
Adian menilai fungsi pengawasan sesungguhnya adalah fungsi yang harus diperkuat agar dampaknya lebih nyata dirasakan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pengawasan bukan hanya soal kehadiran fisik dalam rapat, tetapi lebih kepada turun langsung ke lapangan untuk memastikan penerapan peraturan dan kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Kalau undang-undang bilang tidak boleh ada pelanggaran HAM, tidak boleh ada perampasan tanah, nah itu yang kita awasi di masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Adian mengkritik pola kunjungan kerja DPR yang sebagian besar mengunjungi instansi pemerintah. Menurutnya, laporan dari instansi selalu terlihat bagus sehingga sulit dijadikan alat kontrol yang efektif.
Adian mengusulkan agar anggota DPR lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pejabat daerah agar proses pengawasan bisa lebih nyata dan bisa memotong birokrasi yang berbelit. (deA)