Kabupaten Mojokerto — Bupati Mojokerto DR.H Muhammad Al-Barra Lc,M.Hum atau yang akrab dipanggil Gus Barra,berdialog langsung dengan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI).Dalam dialog tersebut membahas tentang Bantuan Keuangan (BK) di Ruang Sabha Bina Praja Kantor Pemkab Mojokerto pada Senin (25/08/2025).
Saat menemui beberapa perwakilan Kepala desa tersebut,Gus Barra mencontohkan di beberapa daerah di Kabupaten lain tidak ada yang namanya BK Desa seperti Banyuwangi tidak pernah ada BK,Kabupaten Sidoarjo juga sama tidak ada yang namanya BK.
“Saya disini tidak berbicara pada kelompok-kelompok tertentu, saya disini sebagai Bupati dan saya harus bisa memahami kondisi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto,” terangnya.
Lebih lanjut Bupati menjelaskan di setiap masuk kantor yang ditanyakan pada staff beliau,ada nggak laporan dari Desa.Dan setiap hari Gus Barra selalu menanda tangani desa-desa yang bermasalah,mulai puluhan juta,sampai ratusan juta,mulai penyelewengan anggaran Dana Desa yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.
“Harus cepat-cepat saya tanda tangani,jika tidak maka dalam jangka waktu 60 hati ke depan akan ditangani APH, ini bentuk kepedulian saya kepada kepala Desa,” jelas Bupati.
“Saya tidak pilih pilih, misalnya Desa Temon dan Mojopilang yang mendapatkan bantuan program kumuh dan sanitasi Rp 1 Miliar dari pemerintah provinsi maupun pusat tetap saya akomodir tanpa memandang latar belakang organisasinya apa,” lanjut Bupati menjelaskan.
Tentang BK desa, pada tahun 2024 kenapa saya kaji ulang,karena ada satu desa dapat 5 milyar,dimana bentuk keadilannya,satu Desa dapat berbagai program,mana bentuk keadilannya, sedangkan dilain sisi banyak desa yang tidak pernah mendapatkan bantuan apa–apa dari Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.
Saya ingin semua berjalan dengan lancar,apapun yang bisa dijalankan,baik itu BK Desa,program apapun itu.Program apa yang tidak saya jalankan untuk kemaslahatan masyarakat Mojokerto,kesehatan misalnya,anggaran kesehatan yang awalnya Rp 22 miliar pada tahun 2024 ditingkatkan menjadi Rp 66 miliar pada tahun ini agar layanan kesehatan gratis dapat menjangkau seluruh masyarakat.
Sejak saya dilantik sudah berapa puluh sekolah yang hancur.Kita malu kalau kondisi fisik sekolahan di Mojokerto bukan hanya tidak layak tapi sudah hancur.Anggaran kemudian digeser untuk memperbaiki sarana pendidikan. Selain itu ratusan milyar kita turunkan untuk infrastruktur jembatan jalan dan lain lain.
Pembinaan penggunaan dana desa seharusnya menjadi tanggung jawab Camat sebagai pejabat struktural yang membawahi pemerintahan Desa.
Ia menegaskan, jika ada camat yang merasa tidak sanggup menjalankan fungsi pembinaan kepada Kepala Desa, maka sebaiknya menyampaikan kepadanya agar segera ia carikan pengganti.(red)